Jakarta – Gubernur Jambi Al Haris memaparkan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam memperkuat keterbukaan informasi publik pada Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta pada Kamis, (12/11).
Dalam presentasi tersebut, Al Haris memaparkan berbagai langkah strategis Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan adaptif.
Paparan Al Haris mendapat sejumlah pertanyaan dari panelis yang terdiri atas Komisi Informasi Pusat Rini Purwandari, praktisi komunikasi Fadilah Astari, serta Desiana Samosir yang mewakili Direktur Eksekutif ELSAM.
Al Haris menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi salah satu instrumen penting dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan pembenahan melalui sejumlah kebijakan dan program berkelanjutan.
Beberapa langkah yang dilakukan antara lain menjadikan pelayanan informasi publik sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh perangkat daerah dalam RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029, memberikan dukungan administrasi dan keuangan kepada Komisi Informasi untuk penyelesaian sengketa informasi sejak 2013, serta mengembangkan program internet desa secara berkelanjutan.
Selain itu, Pemprov Jambi memperluas akses layanan informasi publik pada perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta meningkatkan kerja sama dengan media sebagai mitra publikasi informasi pemerintah.
Upaya tersebut turut tercermin dalam capaian reformasi birokrasi Provinsi Jambi. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian PANRB Nomor B/266/RB.06/2026, Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi mencapai 81,35 dengan predikat A-.
Al Haris menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban pemerintah sekaligus bentuk pemenuhan hak masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kami telah memaparkan kepada panelis dan tim mengenai keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi, bagaimana informasi publik dibuka seluas-luasnya sehingga tidak ada lagi sumbatan informasi dan masyarakat dapat memperoleh akses informasi secara terbuka,” ujar Al Haris.
Menurutnya, keterbukaan informasi juga memiliki fungsi edukatif bagi masyarakat. Dengan akses informasi yang memadai, masyarakat dapat semakin kritis dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Al Haris menambahkan, keterbukaan informasi menjadi ruang koreksi bagi pemerintah agar penyelenggaraan pelayanan publik terus mengalami perbaikan.
Pemerintah Provinsi Jambi selama ini berupaya menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi, mulai dari website resmi hingga media sosial perangkat daerah.
Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Pusat Rini Purwandari menyampaikan bahwa hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi dapat dimanfaatkan untuk mendorong seluruh organisasi perangkat daerah semakin informatif.
Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada keterbukaan informasi di tingkat pemerintah provinsi, tetapi juga perlu diperluas hingga seluruh perangkat daerah agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi publik.(*)
